KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERGULATAN KONSEP ISLAM DAN BARAT: ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Abstrak
Penelitian ini membahas perbandingan pemikiran Al-Mawardi dan Jean-Jacques Rousseau tentang kedaulatan rakyat dalam pergulatan konsep Islam dan Barat, dengan fokus penelitian pada ambiguitas kedaulatan rakyat dari kedua pandangan tokoh tersebut. untuk melihat bagaimana konsep tersebut dipahami dalam konteks Islam klasik dan filsafat Barat modern. Al-Mawardi, melalui karya Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, menegaskan bahwa kedaulatan bersumber dari syariat Islam, bukan dari rakyat secara langsung. Peran rakyat dibatasi dan dijalankan melalui kelompok elite (ahl al-halli wa al-‘aqdi) yang bertugas memilih pemimpin. Sementara itu, Rousseau dalam Du Contrat Social menekankan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan kehendak umum (volonté générale) menjadi dasar sahnya kekuasaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan metode studi pustaka, untuk menggali perbedaan dan persamaan keduanya serta relevansinya terhadap realitas politik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik kedaulatan di Indonesia mencerminkan kombinasi dari kedua pandangan tersebut: demokrasi modern dengan partisipasi rakyat melalui pemilu, sekaligus pengaruh nilai religius dalam kebijakan publik. Hal ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia.Dari situ konsep kedaulatan rakyat di Indonesia bersifat hibrid tidak sepenuhnya sekuler seperti pandangan Rousseau, dan tidak pula sepenuhnya teokratis sebagaimana konsep Al-Mawardi. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan ulang konsep kedaulatan rakyat yang mampu menyeimbangkan prinsip demokrasi dan nilai moral religius, agar sistem pemerintahan dapat berjalan adil, kontekstual, dan mencerminkan jati diri bangsa.
